MUSYAWARAH PENETAPAN RKP-DES LUTHARATO TAHUN ANGGARAN 2018

Pemaparan Tiga Bidang Kegiatan Oleh TPK

Lutharato.desa. id ////Pagi ini ,Kamis 15 Maret 2018 sesuai dengan agenda rapat yang sudah dari jauh hari direncanakan Pemerintahan Desa Lutharato, dimulai sekitar jam 08.00 bertempat di aula kantor desa ,di laksanakan satu tahapan dalam kerangka realisasi pembangunan desa dari sumber dana anggaran desa yang dimiliki. Tahapan –tahapan yang sudah lama dimulai dari penggalian gagasan, pemetaan sosial masyarakat, penyampaian usulan rencana pembangunan, dan persiapan-persiapan lainnya, maka kini telah sampai kepada hal yang urgent yaitu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa ) Lutharato. Musyawarah Desa RKP ini merupakan tahapan penting untuk menentukan pos-pos yang akan diperioritaskan untuk dibiayai pada tahun 2018. Musyawarah Desa sebagai wadah demokratisasi masyarakat di tingkat desa, sebagai gambaran dilaksanakannya proses pembangunan dengan pola bottom up planning, yaitu memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk merencanakan dan memperioritaskan sendiri apa yang penting dari beberapa rencana pembangunan yang sudah dilist pada daftar usulan. Dengan Musyawarah Desa RKP yang ideal ,pemerintah desa menyelenggarakan dan melaksanakan musyawarah secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa.
Usulan rencana pembangunan yang akan dibahas pada Musyawarah RKP Desa, sudah sebelumnya dibahas secara intens pada beberapa kali pertemuan oleh sebuah tim adhoc yang yang telah di bentuk desa dan di SK- kan oleh bapak Kepala Desa, dikenal dengan TIM 7 yang terdiri dari kolaborasi beberapa warga masyarakat yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah desa dalam rangka Penyusunan RKPDes Tahun 2018.
Tim ini bertugas melakukan pencermatan Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2017, melakukan review dokumen RPJMDes, pencermatan dokumen RKPDes yang belum terealisasi, memilah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2018, menampung aspirasi dan usulan kegiatan pembangunan, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa dan kemudian membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Perwakilan masyarakat yang duduk dalam Tim 7 ini adalah : Agustinus L. Bere, Agustinus Mau, Julianus Bere, Silverius Talo,Juliana Soi,Anonius Mau Djara. Tim 7 ini konsen dalam mendiskusikan program prioritas Desa Lutharato untuk Tahun 2018. Ada 4 bidang kelompok musyawarah Tim penyusun RKPDes ini, yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dan sampai saat ini Tim ini telah melaksanakan sekitar empat kali pertemuan bertempat di Kantor Desa untuk memeriksa, meneliti, memberikan alasan –alasan kuat terkait perangkingan item-item usulan yang diaspirasikan masyarakat.
Musyawarah Desa penentuan rencana pembangunan desa, memperlihatkan berjalannya pola pembangunan dengan konsep Bottom-Up Planning yang mengedepankan masyarakat sebagai pemeran penting dan utama dalam tahapan dan proses pembangunan desa, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan juga tahapan evaluasi sedangkan pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dalam setiap tahapan jalannya program –program tersebut.
Dalam Musyawarah Penetapan RKP Desa Lutharato kali ini direncanakan dihadiri camat Lamaknen Selatan dan Sekretaris camat, Bapak Kepala Desa, Ketua BPD Desa Lutharato, Ketua LPMD Desa, unsur PKK Desa, unsur Karang Taruna, unsur BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat sejumlah kurang lebih 40 orang. Dari empat puluhan peserta yang direncanakan ,sebagian besar hadir dalam rapat RKP tersebut. Diawali dengan pembukaan dan pengarahan dari bapak Kepala Desa, Ketua BPD, kemudian pengarahan dan pendampingan dari Pendamping Desa, LPM dan lainnya. Musyawarah Desa tersebut diikuti juga oleh TIM 7 khususnya para Kepala Dusun dan juga RT yang sangat berkepentingan dengan realisasi pembangunan di wilayahnya masing-masing. Musyawarah Desa di bagi dalam beberapa sesi, seperti sesi pembagian kelompok sesuai dengan pos usulan yang akan ditetapkan, ada bagian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang-bidang tersebut setiap pesertanya mendiskusikan beberapa usulan yang sudah tertulis ,sekiranya ada yang kurang, masukan dan usulan baru, maka akan ditampung kemudian diplenokan pada sesi berikutnya dan dibicarakan kembali.
Pola pembangunan seperti inilah (bottom-up ) yang bagus dikembangkan ,agar pembangunan yang terealisasi sesuai dengan aspirasi yang disampaikan warga. Berbeda dengan pola Top-down planning dimana umumnya program pembangunan berasal dari pemerintah pusat ,mulai dari konsep perencanaan, bentuk program, pendanaan, ditentukan oleh pemerintah dan cenderung seragam tanpa melihat keragaman potensi masyarakat ,walaupun begitu, pola ini tentu ada hal positifnya seperti misalnya masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan karena pekerjaan sudah ditenderkan dan dikerjakan oleh pihak PU atau yang ditunjuk, maka program akan dapat berjalan sendiri karena peran pemerintah yang optimal, kemudian hasil yang dikeluarkan bisa jadi optimal karena biaya yang dikeluarkan ditanggung pemerintah.
Dalam pola pembangunan partisipatif maka masyarakat merencanakan ,menggali apa yang dibutuhkan dan diinginkan lalu disampaikan kepada perwakilan melalui wadah-wadah yang sudah disiapkan untuk didiskusikan ,kemudian rapat perwakilan memperioritaskan dan melaksanakan , dengan pembiayaan Dana Desa (DD) atau Anggaran Dana Desa (ADD) atau sumber lain yang sah. Untuk program yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan maka akan direncanakan pada tahun berikutnya dengan disesuaikan kembali pada kebutuhan dan aspirasi aktual masyarakat.
Kegiatan dan program pemberdayaan di Desa Lutharato harus lebih bertumpu pada warga masyarakat sendiri dengan mengolah potensi lokal , potensi lingkungan sekitar yang dilakoni oleh masyarakat sendiri, bakulan, Perkiosan, kerajinan kayu,kerajinan tangan (anyaman) pembuatan jajanan, yang banyak digeluti warga masyarakat. Demikianlah sejatinya implementasi pembangunan berbasis masyarakat. Nuansa keswadayaan warga desa ditumbuhkan dalam bentuk kerjasama masyarakat dalam mengolah potensi yang dimiliki sambil mencari peluang untuk bekerjasama dengan pihak manapun yang mempunyai visi pemberdayaan masyarakat maka dalam daftar usulan yang sedang dimusyawarahkan sekarang ada terdapat item pelatihan pemasaran produk berbasis IT, usulan yang cukup bagus bagi peningkatan omset dan produksi serta peluang usaha lainnya yang bisa muncul.
Musyawarah Penetapan RKPDesa adalah proses musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam rangka penetapan RKP guna realisasi pembangunan tahun berikutnya . Musyawarah merupakan forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak nenek moyang kita dan merupakan warisan berharga ditengah masyarakat sehingga ini menjadi bagian dari dasar negara. Sila keempat Pancasila yang menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Ruang-ruang partisipasi masyarakat yang tersedia ini sebagai ruang berperan warga dengan memberikan masukan, ide-ide kepada pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan, sehingga realisasi tidak akan jauh berbeda dengan ide dan usulan masyarakat.
Akhirnya Musyawarah Desa RKPDes Lutharato untuk rencana pembangunan 2018 berakhir siang harinya sekitar pukul 14.00 dan ditutup secara resmi. Semoga hajat dan kerjasama yang dilakukan bisa menelurkan program pembangunan yang tepat guna dan berhasil guna, dan tercatat sebagai amal baik kita bersama.
Demikian tulisan ini, disarikan dari berbagai sumber untuk mengawal potret setiap tahapan pembangunan desa,  ///Alfons Karaen///Semoga bermanfaat……….

Penjelasan tiga bidang oleh Kades Lutharato

 

 

 

 

Peserta Musyawarah RKPDes
Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan